FlipBook “SAY-NO TO CORRUPTION” sebagai Langkah Tepat Pencegahan Korupsi di Bidang Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 [ Karya Esai Nusantara Berkarya 2021 ]

-

 oleh Muhammad Labib Qotrun Niam


1.1  LATAR BELAKANG

Korupsi (bahasa latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Menurut pendapat dari Robert Klitgaard, pengertian korupsi didefinisikan menjadi:

C= D+M-A.

C= Corruption D= Discretionary M= Monopoly

A= Accountability

Pendapat dari Transparency International: korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka, sedangkan menurut World Bank: The Abuse of public office for private gain (penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi). Menurut UU No. 31 tahun 1998 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TPK dirumuskan 30 bentuk/jenis TPK yang dikelompokkan menjadi 7: 1. Kerugian Keuangan Negara

2. Suap Menyuap 3. Penggelapan dalam Jabatan 4. Pemerasan 5. Perbuatan Curang

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan 7. Gratifikasi (Niken Ariati, 2013).

Unsur-Unsur Korupsi (Bibit Slamet Riyanto, 2009): 1). Niat melakukan korupsi (desire to act), 2). Kemampuan untuk berbuat korupsi (ability to act), 3). Peluang atau kesempatan untuk melakukan korupsi (opportunity to do corruption), 4). Target atau adanya sasaran untuk dikorupsi (suitable target) (Niken Ariati, 2013).

Sektor kesehatan merupakan sector penting yang tidak terlepas dari jerat praktik korupsi. Korupsi pada sektor kesehatan melibatkan semua element dari pejabat tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Pada tingkat rendah diketahui pada kepala dinas kesehatan (Dinkes) pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Sedangkan pada tingkat tinggi melibatkan pejabat pada kantor kementerian kesehatan dan lembaga lainnya pada tingkat nasional seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maupun anggota DPR yang membidangi kesehatan.

Hasil investigasi oleh Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) hingga tahun 2008, kasus korupsi di sektor kesehatan banyak menimbulkan kerugian negara hingga mencapai Rp 128 miliar. Kasus-kasus tersebut tidak lepas dari para pejabat tingkat lokal (rendah) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dan DPRD serta direktur rumah sakit, sedangkan korupsi pada tingkat tinggi belum terungkap karena modus yang dilakukan berbeda-beda dan sulit untuk untuk berhasil menemukan bukti fisik dari korupsi itu dan mengadaan jasa dengan modus markup menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 103 miliar, sisanya modus penyuapan.

Beberapa Modus Korupsi yang dilakukan pada Sektor Kesehatan diambil dari data pengaduan masyarakat sejak 2005-2012, KPK melakukan inventarisasi modus-modus korupsi sektor kesehatan terbanyak berupa: (a) penyelewengan APBN/APBD sektor kesehatan, Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda, (b) intervensi politik dalam anggaran kesehatan, jaminan kesehatan dan ASKESKIN,

(c) pungli oleh PNS (Dinas Kesehatan) dan pemotongan dana bantuan, (d) kecurangan dalam pengadaan barang/jasa, terutama alat kesehatan, (e) penyalahgunaan keuangan RSUD, (f) Klaim palsu dan penggelapan dana asuransi kesehatan oleh oknum Puskesmas dan RSUD, (g) penyalahgunaan fasilitas kesehatan (Puskesmas dan RSUD) (Niken Ariati, 2013).

Indonesia Corruption Watch, 2020. Dengan banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia, pemerintah dituntut untuk melakukan mitigasi guna memperkecil dampak yang ditimbulkan akibat pandemi. Salah satunya yakni melakukan pelacakan terhadap orang yang pernah berinteraksi dengan pasien positif corona. Untuk melacak sejumlah orang, pemerintah bertanggungjawab melengkapi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dengan alat kesehatan (alkes) dan alat material kesehatan (almatkes) yang cukup. Langkah tersebut wajib dilakukan sebagai bukti bahwa negara hadir dalam melindungi warganya.

Dalam kondisi pandemi, pemerintah tidak dapat bertindak sendiri. Perlu bantuan dari masyarakat sebagai entitas yang melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan suatu kebijakan, terutama aspek ketersediaan alkes dan almatkes. Dari kondisi di atas, Indonesia Corruption Watch melakukan pemantauan dan analisis terkait pengadaan alkes di Kementerian Kesehatan RI dan potensi kecurangan terkait dengan pengadaan almatkes yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan agar anggaran belanja yang telah dialokasikan tepat sasaran sehingga potensi korupsi tidak terjadi.

CNN Indonesia, Desember 2020 KPK Buka Opsi Kembali Jerat Suami Airin dengan Pasal TPPU. Komisaris Utama PT Balipasific Pragama Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan menghadapi sidang korupsi diduga merugikan negara Rp94,3 miliar terkait pengadaan alat kesehatan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa dan menjadi tombak perjuangan di masa depan. Maka dari itu, perlu diberikan wawasan mengenai masalah korupsi, penyebab, upaya pencegahannya.

1.2  PEMBAHASAN

Proses Pembuatan FlipBook “SAY-NO TO CORRUPTION”

 

No.

Proses

Deskripsi (Gambar)

1.

Langkah 1:

Membuat           Latar Belakang    Flipbook. Desain menggunakan Microsoft Powerpoint.

 

 

Buka aplikasi powerpoint, klik Design à Slide Size à Size A4 à Slide “Potrait”, Notes “Lanscape” à OK

2.

Langkah 2: Ketikkan materi                 yang disampaikan diambil inti materi.

Materi dari sumber terpercaya.

 


No.

Proses

Deskripsi (Gambar)

3.

Langkah 3: Materi dibagi tiga bagian, Pendahuluan (Latar Belakang), Kajian (Penyebab, Dampak), Simpulan (Upaya Pencegahan Korupsi) (Max, 20 slide)

 

4.

Langkah 4: Bagian Pendahuluan terdiri dari Rinking Buruk Korupsi                  di

Indonesia,    Masalah Korupsi    Kesehatan, Kelemahan Penanganan

Korupsi,         Unsur-

Unsur             Tindak Korupsi (UU).

(5 slide).

 

    

 


No.

Proses

Deskripsi (Gambar)

 

 

Sumber yang dikutip:

Ø  Pengertian Korupsi (Niken Ariati, 2013)

Ø  Menelisik    Ranking    “Buruk”    Korupsi    Di    Indonesia    (Jurnal KPK.go.id)

Ø  Masalah Korupsi Kesehatan (Indonesia Corruption Watch, 2015)

Ø  Kelemahan dalam Menangani Kasus Korupsi bidang Kesehatan (Indonesia Corruption Watch, 2015).

5.

Langkah 5: Kajian membahas penyebab korupsi,           modus korupsi, unsur tindak pidana korupsi,

sanksi              pidana korupsi,                   tantangan pemberantasan korupsi (6 slide)

 

 

Sumber:

Ø Penyebab Korupsi (Niken Ariati, 2013)

Ø Modus Korupsi Sektor Kesehatan (Niken Ariati, 2013)

Ø Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dan Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi https://aclc.kpk.go.id/wp.content/uploads/2019/07/Modul-tindak- pidana-korupsi.aclc.KPK.pdf


No.

Proses

Deskripsi (Gambar)

6.

Langkah 6:

Simpulan membahas cara pencegahan dan pemberantasan korupsi di bidang kesehatan

(5 slide) ditambahkan kata bijak (1 slide).

 

 

Total Semua Slide sebanyak 17 Slide.

 

 

Sumber:

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Bidang Kesehatan (Niken Ariati, 2013)


1.3  Simpulan

Transparency International mengenai korupsi. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Hasil investigasi oleh Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) hingga tahun 2008, kasus korupsi di sektor kesehatan banyak menimbulkan kerugian negara hingga mencapai Rp 128 miliar (kurugian skala besar). Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa dan menjadi tombak perjuangan di masa depan. Maka dari itu, perlu diberikan wawasan mengenai masalah korupsi, penyebab, upaya pencegahannya.

FlipBook menyajikan beberapa materi mengenai korupsi fokus nya di bidang kesehatan. Media terbagi menjadi tiga bagian, (a) pendahuluan terdiri dari rinking buruk korupsi di indonesia, masalah korupsi kesehatan, kelemahan penanganan korupsi, unsur-unsur tindak korupsi (UU), (b) kajian membahas penyebab korupsi, modus korupsi, unsur tindak pidana korupsi, sanksi pidana korupsi, tantangan pemberantasan korupsi, (c) simpulan membahas cara pencegahan dan pemberantasan korupsi di bidang kesehatan ditambahkan kata bijak. Diharapkan dengan media ini dapat menjadikan pondasi awal dalam pencegahan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tim Pengkajian SPKN, 2002. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan APBN/APBD. Republik Indonesia

 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tim Pengkajian SPKN 1999. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan APBN/APBD. Republik Indonesia

Bibit Samad Riyanto. 2011. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) CNN   2020.           https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201217164927-12-

583517/kpk-buka-opsi-kembali-jerat-suami-airin-dengan-pasal-tppu

 

Dewi Anggraeni P.N. Egi Primayogha Siti Juliantari Rachman Wana Alamsyah. 2020. Kajian ICW: Potensi Korupsi Alat Kesehatan di Kondisi Pandemi. Kajian Pustaka

 

Indonesia Corruption Watch, 2015. https://antikorupsi.org/id/article/potensi- korupsi-alat kesehatan-di-kondisi-pandemi

 

Niken Ariati, 2013. Mencegah Korupsi Di Jaminan Kesehatan Nasional.

Fungsional Litbang KPK.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

TRANSFORMASI KERUANGAN DI KOTA YOGYAKARTA: ANALISIS PERMASALAHAN IDENTITAS TEMPAT DAN DEGRADASI MEMORI KOLEKTIF TERHADAP TATA RUANG DI YOGYAKARTA

-
Gambar
  TRANSFORMASI KERUANGAN DI KOTA  YOGYAKARTA: ANALISIS PERMASALAHAN  IDENTITAS TEMPAT DAN DEGRADASI  MEMORI KOLEKTIF TERHADAP TATA RUANG  DI YOGYAKARTA  Rahmah Istiqomah (18/424754/SP/28302)  Wahyu Amin Khamidah (21/483498/SV/20299)  UNIVERSITAS GADJAH MADA  D.I YOGYAKARTA  TAHUN 2021 Yogyakarta menjadi salah satu kota di Indonesia yang memiliki corak tata  kelola pembangunan ruang kota yang unik. Sejak awal dibangunnya konsep kota oleh  HB I pada tahun 1756, Yogyakarta telah menjadi ikon pembangunan kota yang  menghadirkan nuansa budaya dan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembentukan  ruangnya. Gelar kota istimewa yang didapatkan oleh Yogyakarta bukan hanya secara  historis telah berjasa terhadap Republik Indonesia, tetapi karena kota ini memiliki  penanda keistimewaan itu sendiri. Keistimewaan ruang kota yang menghadirkan  konsep sejarah, budaya peradaban manusia, posisi yang inovatif dan kreatif, se...
Read more »

Stalgy System (Social Digital Technology System) Inovasi Pemanfaatan Barang Tidak Terpakai Berbasis Platform Sebagai Upaya Meminimalisir Perubahan Iklim [ Karya Esai Nusantara Berkarya 2021 ]

-
Gambar
 oleh  Mohamad Anang Prasetyo,  Ilmah Nurma Yanti PENDAHULUAN Perubahan iklim merupakan sebuah komdisi dimana bumi ini mengalami perubahan kondisi atmosfernya seperti perubahan suhu dan distribusi curah hujan yamg berdampak luas bagi sektor kehidupan manusia. Perubahan iklim ini menjadi ancaman serius, selalu berkembang dan bersifat multidimensional karena berbagai bidang turut terancam seperti bidang transportasi, pertanian, ekonomi dan lain sebagainya. Tentu hal tersebut dapat menggoyahkan kehidupan manusia diberbagai tingkatan. 1 Perubahan ikilm juga terjadi akibat pemanasan global karena pola dan aktivitas manusia yang sembarangan dan tidak menjaga lingkungan. Dari hal terkecil seperti dalam buang sampah sembarangan, pemanfaatan barang bekas. Berdasarkan hasil peneletian mengenai persepsi masyarakat terhadap perubahan iklim yang telah dilakukan oleh Mannandhar et.all, 45% rumah tangga merasakan damp...
Read more »

Upaya Integrasi Perilaku Konservasi Dan Pro Energi Terbarukan Di Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Bentuk Mitigasi Perubahan Iklim Untuk Mengatasi Fenomena Destabilisasi Cuaca Global [ Juara 3 Karya Esai Nusantara Berkarya 2021 ]

-
 oleh Anggelia Syaputri, Jestin Prima Agli           Pendahuluan Krisis iklim adalah sebuah krisis yang dialami masyarakat di seluruh dunia disebabkan perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi ketika suhu rata-rata bumi meningkat dalam jangka waktu yang lama, dikarenakan gas rumah kaca yang terjebak di stratosfer. Gas rumah kaca ini dipicu oleh kegiatan manusia yang melepaskan emisi ke udara, khususnya pembakaran energi fosil serta penggundulan dan penggunaan lahan (krisisiklim.com, 2019). Destabilisasi cuaca global merujuk pada fenomena yang sama yang merupakan bagian dari krisis iklim, yakni kondisi tidak stabilnya pola cuaca. Destabilisasi ini dapat menyebabkan kegagalan produksi pada komoditas yang sangat bergantung dengan cuaca dan curah hujan seperti pertanian, sehingga memungkinkan terjadinya kekurangan pasokan makanan, air, dan energi untuk kebutuhan manusia bertahan hidup pada tahun-tahun mendatang. ...
Read more »